...::: Website Resmi BKD Barito Kuala :::...

Awal Personil Layanan Album Simpeg Kontak

LAYANAN KEPEGAWAIAN

BAGIAN SEKRETARIAT

LEGALISIR

a. Legalisir SK CPNS
b. Legalisir SK PNS
c. Legalisir SK Kenaikan Pangkat
d. Legalisir SK Kenaikan Gaji Berkala
e. Legalisir Surat Tanda Tamat Pelatihan/Diklat

SURAT-MENYURAT

a. Penyampaian Surat Masuk
b. Surat Keluar

Program Kegiatan

a. Renstra 2008 - 2012
b. Renja 2009
c. RKA dan DPA

Data dan Informasi

a. Sistem Informasi Kepegawaian Daerah-SIMPEGDA (online)
b. Situs Resmi BKD Batola
c. Sistem Komputerisasi BKD Batola
d.Kumpulan Peraturan Pemerintah, Undang-Undang, Keputusan KaBKN, Keputusan Menteri,Keputusan Presiden, dan Peraturan Daerah Tentang Kepegawaian

Peraturan Pemerintah		Keputusan Presiden	Kep. Menteri PAN
PP No.1 Thn.1983 PP No.7 Thn.1977 PP No.9 Thn.2003 PP No.10 Thn.1979 PP No.10 Thn.1983 PP No.10 Thn.2008 PP No.11 Thn.2002 PP No.11 Thn.2003 PP No.12 Thn.1981 PP No.12 Thn.1985 PP No.12 Thn.1999 PP No.12 Thn.2002 PP No.13 Thn.2002 PP No.13 Thn.2007 PP No.14 Thn.1994 PP No.14 Thn.2007 PP No.14 Thn.2008 PP No.15 Thn.1979 PP No.15 Thn.1994 PP No.15 Thn.2001 PP No.16 Thn.1993 PP No.16 Thn.1994 PP No.18 Thn.1993 PP No.18 Thn.2006 PP No.19 Thn.1991 PP No.20 Thn.1991 PP No.24 Thn 1976 PP No.25 Thn.2000 PP No.25 Thn.1994 PP No.30 Thn.1980 PP No.32 Thn.1979 PP No.34 Thn.2007 PP No.37 Thn.1993 PP No.37 Thn.2001 PP No.37 Thn.2004 PP No.38 Thn.1993 PP No.38 Thn.2001 PP No.39 Thn.2006 PP No.41 Thn.2007	PP No.42 Thn.2004 PP No.43 Thn.2007 PP No.45 Thn.2007 PP No.47 Thn.2005 PP No.48 Thn.1980 PP No.48 Thn.2005 PP No.49 Thn.1998 PP No.50 Thn.1990 PP No.51 Thn.1990 PP No.54 Thn.2003 PP No.65 Thn.2008 PP No.69 Thn.1991 PP No.74 Thn.2000 PP No.84 Thn.2000 PP No.96 Thn.2000 PP No.97 Thn.2000 PP No.98 Thn.2000 PP No.99 Thn.2000 PP No.100 Thn.2000 PP No.101 Thn.2000 PP No.2000 Thn 1997	Kepres No.14 Thn.1993 Kepres No.16 Thn.2005 Kepres No.25 Thn.2000 Kepres No.26 Thn.1999 Kepres No.30 Thn.1999 Kepres No.39 Thn.2000 Kepres No.46 Thn.1994 Kepres No.51 Thn.1998 Kepres No.59 Thn.2003 Kepres No.71 Thn.1998 Kepres No.87 Thn.1999 Kepres No.93 Thn.2001 Kepres No.95 Thn.1999 Kepres No.143 Thn.1998 Kepres No.158 Thn.2000 Kepres No.159 Thn.2000	Kepmen PAN No.01F Kepmen PAN No.02F Kepmen PAN No.03F Kepmen PAN No.04F Kepmen PAN No.05F Kepmen PAN No.06F Kepmen PAN No.07F Kepmen PAN No.08F Kepmen PAN No.09F Kepmen PAN No.10F Kepmen PAN No.12F Kepmen PAN No.13F Kepmen PAN No.14F Kepmen PAN No.15F Kepmen PAN No.17F Kepmen PAN No.19F Kepmen PAN No.20F Kepmen PAN No.21F Kepmen PAN No.23F Kepmen PAN No.24F Kepmen PAN No.25F Kepmen PAN No.26F Kepmen PAN No.27F Kepmen PAN No.28F Kepmen PAN No.30F Kepmen PAN No.31F Kepmen PAN No.32F Kepmen PAN No.33F Kepmen PAN No.34F Kepmen PAN No.36F Kepmen PAN No.37F Kepmen PAN No.38F Kepmen PAN No.39F Kepmen PAN No.40F Kepmen PAN No.41F Kepmen PAN No.42F Kepmen PAN No.43F Kepmen PAN No.45F Kepmen PAN No.47F
	Undang-Undang	Keputusan Menteri
	UU No.11 Thn.1969 UU No.7 Thn.1971 UU No.8 Thn.1974 UU No.32 Thn.2004 UU No.33 Thn.2004 UU No.43 Thn.1999 UU No.4drt Thn.1959	Kepmen No.9 Thn.2002 Kepmen No.19 Thn.1996 Kepmen No.25 Thn.2002 Kepmen No.25 Thn.2004 Kepmen No.26 Thn.2004 Kepmen No.44 Thn.2005 Kepmen No.46 Thn.2004 Kepmen No.48 Thn.2002 Kepmen No.50 Thn.2000 Kepmen No.61 Thn.2004 Kepmen No.66 Thn.2003 Kepmen No.79 Thn.2005
	Keputusan KaBKN
	KepKaBKN No.13 Thn.2002 KepKaBKN No.14 Thn.2003 KepKaBKN No.18 Thn.2006 KepKaBKN No.20 Thn 2008
JABATAN FUNGSIONAL
1. Pranata Komputer Pranata Komputer adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, wewenang, tanggung jawab serta hak untuk membuat, merawat, dan mengembangkan sistem, dan atau program pengolahan dengan komputer. Berikut beberapa penjelasan mengenai Pranata Komputer : 1. Peraturan Presiden RI tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Pranata Komputer PP No.39 Tahun 2007 2. Surat Keputusan Menpan tentang Jabatan Fungsional Pranata Komputer dan Angka Kreditnya SK Menpan No.66 Tahun 2003 3. Surat Keputusan Bersama Kepala BPS dan Kepala BKN tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Pranata Komputer dan Angka Kreditnya SK BPS-BKN 002 4. Lampiran 1: Contoh Daftar Usul Penetapan Angka Kredit Jabatan Pranata Komputer Pelaksana Pemula Lampiran-1-Pemula 5. Lampiran 1: Contoh Daftar Usul Penetapan Angka Kredit Jabatan Pranata Komputer Pelaksana Lampiran-1-Pelaksana

BIDANG PENGEMBANGAN KEPEGAWAIAN

PENERBITAN SK

a. CPNS
b. PNS

Tugas Belajar

Persyaratan :

1. Surat Permohonan Kepada Bupati Barito Kuala Up. Kepala BKD yang direkomendasikan oleh Pimpinan Unit kerja
2. Fotocopy SK Pangkat Terakhir
3. Fotocopy sah DP-3 dalam 2 (dua) tahun terakhir dengan nilai setiap unsurnya rata-rata baik
4. Fotocopy sah ijazah
5. Uraian tugas jabatan PNS yang bersangkutan yang disahkan oleh pimpinan unit kerja
6. Daftar riwayat hidup
7. Surat Pernyataan (silahkan klik disini untuk mendapatkan formatnya)
8. Surat jaminan pembiayaan dari instansi penyandang dana
9 Surat Keterangan Kesehatan dari Tim penguji
10. Surat keterangan tidak sedang dalam proses, dan tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin dalam 2 (dua) tahun terakhir oleh Pimpinan unit kerja

Ijin Belajar

Persyaratan :

1. Surat Permohonan Kepada Bupati Barito Kuala Up. Kepala BKD yang ditandatangani oleh Pimpinan Unit kerjanya

2. Surat Permohonan Kepada Bupati Barito Kuala Up. Kepala BKD yang ditandatangani oleh Pemohon
3. Rekomendasi Atasan
4. Fotocopy Keputusan Pangkat Terakhir
5. Fotocopy sah DP-3 dalam 2 (dua) tahun terakhir dengan nilai setiap unsurnya rata-rata baik
6. Fotocopy sah ijazah
7. Uraian tugas jabatan PNS yang bersangkutan yang disahkan oleh pimpinan unit kerjanya
8. Daftar riwayat hidup
9. Surat Pernyataan bermaterai Rp. 6000,- (silahkan klik disini untuk mendapatkan formatnya )
10. Surat Keterangan dari Lembaga Pendidikan/Universitas

Pendaftaran Calon Praja IPDN

Pendaftaran Calon PNS

Diklat dan Pelatihan

a. Prajabatan
b. Diklatpim IV
c. Diklatpim III
d. Diklatpim II
e. Diklat Fungsional

BIDANG KESEJAHTERAAN DAN KHP

Kartu Pegawai (karpeg)

Persyaratan :

1. Surat Pengantar Dari Instansi/Unit Kerja
2. Fotocopy Sah SK CPNS
3. Fotocopy Sah SK PNS
4. Fotocopy Sah STTPL Prajabatan
5. Pas Photo Hitam Putih Ukuran 2x3 Sebanyak 2 Lembar
6. Point a s/d e Sebanyak Rangkap 2

Kartu Istri Bagi Suami PNS

Persyaratan :

1. Surat Pengantar Dari Instansi/Unit Kerja
2. Fotocopy Sah SK CPNS
3 . Fotocopy Sah SK PNS
4. Laporan Perkawian Pertama (silahkan klik disini untuk mendapatkan Formulir)
5. Fotocopy Sah Surat Nikah Yang Dilegalisir KUA Tempat Menikah
6. Pas Photo Istri Hitam Putih Ukuran 2x3 Sebanyak 2 Lembar
7. Point a s/d f Sebanyak Rangkap 2

Kartu Suami Bagi Istri PNS

Persyaratan :

1. Surat Pengantar Dari Instansi/Unit Kerja
2. Fotocopy Sah SK CPNS
3. Fotocopy Sah SK PNS
4. Laporan Perkawian Pertama (silahkan klik disini untuk mendapatkan Formulir)
5. Fotocopy Sah Surat Nikah Yang Dilegalisir KUA Tempat Menikah
6. Pas Photo Suami Hitam Putih Ukuran 2x3 Sebanyak 2 Lembar
7. Point a s/d f Sebanyak Rangkap 2

TASPEN

Asuransi Kesehatan (ASKES)

Cuti

a. Cuti Tahunan
b. Cuti Bersalin
c. Cuti Besar
d. Cuti Alasan Penting
e. Cuti Diluar Tanggungan Negara

Usul Pensiun

a. Pensiun Karena meninggal

b. Pensiun karena mencapai usia 56 tahun

c. Pensiun dini

BIDANG MUTASI PEGAWAI

Mutasi Umum

a. Mutasi Antar Instansi Dalam Kabupaten Barito Kuala

b. Mutasi Keluar Kabupaten Barito Kuala

c. Mutasi Kedalam Kabupaten Barito Kuala

Pangkat

a. Kenaikan Pangkat Tenaga Fungsional

Persyaratan:

Surat Pengantar dari Kepala Badan /Dinas /kantor yang mengelola kepegawaian diunit kerja masing-masing;
Asli Penetapan Angka Kredit (PAK) untuk Tenaga Fungsional (persemester);
Foto Copy Sah Karpeg;
Foto Copy Sah SK CPNS dan PNS
Foto Copy Sah SK Pangkat Terakhir;
Foto Copy Sah DP.3 Tahun 2006 dan 2007;
Foto Copy Sah Ijazah Terakhir;
Asli STTPL,yang nilainya diperhitungkan dalam PAK terakhir untuk Tenaga Fungsional.
Foto Copy sah SK Jabatan Fungsional bagi yang pertama kali mengusulkan Kenaikan Pangkat ( telah menduduki jabatan Fungsional lebih dari Satu Tahun )
Foto Copy Sah SK Penambahan Masa Kerja (PMK) bagi PNS yang belum diperhitungkan masa kerjanya dalam SK pangkat terakhir;
Transkrip Nilai dan Asli Surat Izin Belajar / Tugas Belajar bagi PNS yang Naik Pangkat bersamaan dengan Penyesuaian Ijazah;
Foto Copy Berita Acara Sumpah / Janji PNS bagi yang pertama kali mengusulkan Kenaikan Pangkat;
Foto Copy Sah Laporan Pajak-Pajak Pribadi (LP2P) bagi PNS Golongan III keatas;
Foto Copy Sah Akta Kelahiran;
Semua Foto Copy persyaratan diatas dilegalisir serendah-rendahnya Pejabat Esclon III kecuali Ijazah disesuaikan dengan Kep.Kepala BKN Nomor 11 Tahun 2002,lampiran I.a dan I b.
PNS yang telah menerima SK Mutasi Pindah (antar daerah / antar provinsi) tidak bisa diproses usul kenaikan pangkatnya,walaupun gaji yang bersangkutan masih menjadi tanggung jawab Pemkab.Barito Kuala.

b. Kenaikan Pangkat Tenaga Struktural

Persyaratan:

Surat Pengantar dari Kepala Badan / Dinas / Kantor dan Camat atau yang mengelola kepegawaian diunit kerja masing-masing;
Usul Mutasi Promosi
Foto Copy Sah Karpeg;
Foto Copy Sah SK CPNS dan PNS;
Foto Copy Sah SK Pangkat Terakhir;
Foto Copy Sah DP.3 Tahun 2006 dan 2007;
Foto Copy Sah Ijazah Terakhir;
Foto Copy Sah SK Jabatan,Surat Pernyataan Pelantikan ,SPMT, Berita Acara dan SK Jabatan sebelumnya beserta kelengkapannya bagi Pejabat Struktural yang dipromosikan atau mengalami parubahan Esclon;
Foto Copy sah STPPL Penjenjangan;
Foto Copy Sah SK Penambahan Masa Kerja (PMK) bagi PNS yang belum diperhitungkan masa kerjanya dalam SK pangkat terakhir;
Foto Copy Sah STULD dan uraian Tugas bagi PNS yang Naik Pangkat berubah Golongan;
Transkrip Nilai dan Asli Surat Izin Belajar / Tugas Belajar bagi PNS yang Naik Pangkat bersamaan dengan Penyesuaian Ijazah;
Melampirkan Foto Copy Sah Surat Tanda Lulus Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah (STLUKPPI) bagi Golongan II ke Golongan III, Uraian Tugas yang ditandatangi Pejabat Esclon II;
Foto Copy Sah Berita Acara Sumpah / Janji PNS bagi yang pertama kali mengusulkan Kenaikan Pangkat;
Foto Copy Sah Laporan Pajak-pajak Pribadi ( LP2P) bagi PNS Golongan III keatas;
Foto Copy SAh Akta Kelahiran;
Semua Foto Copy persyaratan dilegalisir serendah-rendahnya Pejabat Esclon III kecuali Ijasah disesuaikan dengan Keputusan BKN Nomor 11 tahun 2002,lampiran I.a & I b.
PNS yang telah menerima SK Mutasi Pindah (antar daerah/antar provinsi) tidak bisa diproses usul kenaikan pangkatnya, walaupun gaji yang bersangkutan masih menjadi tanggung jawab Pemkab.Barito Kuala.

c. Kenaikan Gaji Berkala

Persyaratan :
1. SK Terakhir
2. DP3 Terakhir
3. Surat Pengantar dari Instansi Kerja

Marabahan, 30 Desember 2009 - Bangsa Indonesia kembali kehilangan salah satu tokoh besarnya ......


Presiden RI	Wakil Presiden RI	Rudy Arifin	H. M. Rosehan NB	H. Hasanudin Murad	H. Sukardhi

@Copyright February 2008 and Launching July 2008. Dikelola oleh Sub Bagian Program & Data BKD Kabupaten Barito Kuala
Best viewed in 1024x768 using		License By Ikhwan Ridany, S.Kom